Layanan ini disusun untuk BPR, BPRS, koperasi syariah, dan lembaga keuangan lain yang harus memenuhi ketentuan regulator dengan tim yang terbatas. Kewajiban tata kelola TI, keamanan informasi, dan pelaporan terus bertambah, sementara orang yang mengerjakannya sering kali sama dengan yang menjalankan operasional harian.
Kami membantu menerjemahkan ketentuan menjadi dokumen, prosedur, dan jadwal kerja yang bisa dijalankan oleh tim yang ada, bukan sekadar berkas untuk diperlihatkan saat pemeriksaan.
Untuk siapa layanan ini
- BPRS yang perlu menyusun atau memperbarui rencana aksi tata kelola TI sesuai POJK 34/2025.
- Lembaga yang akan menghadapi pemeriksaan OJK dan ingin memastikan dokumen, konfigurasi, dan bukti pelaksanaannya siap.
- Tim pelaporan yang masih menyusun APOLO, SLIK, goAML, atau LPS secara manual menjelang tenggat.
Yang kami kerjakan
- Penataan tata kelola TI sesuai POJK 34/2025: rencana aksi, kebijakan TI tertulis, pusat data dan DRC, serta pemantauan pelaksanaannya.
- Pendampingan persiapan pemeriksaan OJK, termasuk kesesuaian konfigurasi dengan CIS Benchmark.
- Pendampingan pelaporan APOLO, SLIK, goAML, dan LPS, dengan fokus pada cara data dikelola sepanjang bulan, bukan hanya di hari pelaporan.
- Persiapan sertifikasi ISO 27001.
- Analisis proses operasional, penyempurnaan prosedur kerja, dan dokumentasi proses bisnis perbankan.
Pendekatan kami
Kami mulai dari kondisi yang ada: sistem apa yang dipakai, siapa yang mengelola, dan bukti apa yang sudah tersedia. Dari situ disusun daftar kesenjangan, urutan prioritas, dan jadwal yang realistis untuk tim kecil. Materi yang sama kami pakai dalam program pelatihan untuk direksi dan pejabat eksekutif.
Hasil yang diserahkan
Dokumen tata kelola TI, peta jalan kepatuhan, dan pendampingan langsung selama proses pemeriksaan atau pelaporan. Ruang lingkup dan jadwal dicantumkan dalam proposal.
Contoh pekerjaan terkait
- Rencana Aksi POJK 34/2025: lima bidang, lembar pemantauan bulanan, rencana lima tahun.
- Pembentukan Unit Keamanan Siber: kajian risiko, struktur, anggaran, dan persiapan uji penetrasi.
Bacaan terkait: Rencana aksi POJK 34/2025: yang perlu disiapkan BPRS, Pelaporan APOLO OJK: hal yang sering bikin BPRS keteteran, dan Keamanan siber untuk BPRS skala kecil.
Diskusikan kebutuhan lembaga Anda lewat halaman kontak.