CKPN Koperasi Syariah: Cara Hitung dan Persiapan PSAK 414 di 2027

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dan BMT wajib menyusun laporan keuangan dengan SAK Entitas Privat (SAK EP) menurut Permenkop 2/2024. Karena itu PSAK 414, standar penurunan nilai aset keuangan syariah bagi entitas yang memakai SAK EP, berlaku juga untuk mereka mulai 1 Januari 2027, bukan hanya untuk BPRS. Standar ini meminta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dihitung dari data kerugian historis koperasi sendiri, secara individual dan kolektif. Tulisan ini menjelaskan cara hitungnya dengan contoh angka, bedanya dengan BPRS, dan apa yang perlu disiapkan sepanjang 2026.

Siapa yang kena, dan sejak kapan

Tiga aturan menyambung menjadi satu kewajiban.

Permenkop 2/2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi, berlaku sejak 16 Januari 2024, menetapkan bahwa laporan keuangan koperasi disusun menurut standar akuntansi keuangan yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia, dan koperasi simpan pinjam memakai SAK EP. SAK EP sendiri berlaku sejak 1 Januari 2025 menggantikan SAK ETAP.

PSAK 414 tentang Penurunan Nilai Aset Keuangan Syariah disahkan DSAS IAI pada 29 April 2025. Ruang lingkupnya tegas: standar ini dipakai oleh entitas yang menerapkan SAK EP. Materi dengar pendapat publiknya bahkan memuat bagian khusus “Aspek Regulasi Cadangan Penurunan Nilai bagi BPRS dan KSPPS”. Jadi KSPPS, USPPS koperasi, dan BMT berbadan hukum koperasi berada di dalamnya, bersama BPRS.

Permenkop 13/2025 tentang Satu Data Koperasi, berlaku sejak 31 Desember 2025, tidak mengatur CKPN, tetapi mewajibkan data koperasi di Operational Data Store (ODS) disesuaikan dalam satu tahun. Data pembiayaan yang rapi untuk Satu Data adalah data yang sama yang dibutuhkan untuk menghitung CKPN.

Apa yang diminta PSAK 414

PSAK 414 memakai konsep kerugian yang telah terjadi (incurred loss), bukan ekspektasi kerugian (expected credit loss). Ini sering tertukar di berbagai materi daring. Ekspektasi kerugian dipakai PSAK 413 dan PSAK 109 untuk entitas yang menerapkan SAK Indonesia secara penuh, misalnya bank umum syariah. Untuk entitas privat seperti koperasi dan BPRS, DSAS IAI sengaja memilih konsep yang sejalan dengan SAK EP. Pokoknya:

• Penurunan nilai diakui ketika ada bukti objektif bahwa penurunan nilai telah terjadi, misalnya tunggakan atau restrukturisasi.
• Dasar pengukurannya data kerugian historis entitas sendiri. Bila datanya belum memadai, boleh memakai data kerugian historis kelompok sebaya.
• Tidak ada unsur nilai waktu uang dalam perhitungan.
• Penilaian dilakukan secara individual untuk piutang tertentu dan secara kolektif untuk kelompok piutang dengan risiko kredit serupa.
• Bila kondisi membaik, cadangan boleh dipulihkan dan diakui sebagai keuntungan pembalikan.
• Pada penerapan pertama, dampak perubahan kebijakan diakui di saldo laba awal, bukan di laba rugi tahun berjalan.
• Laporan keuangan harus mengungkapkan cara pengelompokan, kebijakan hapus buku, input dan asumsi yang dipakai, serta jumlah yang dihapuskan.

Cakupannya aset keuangan syariah berupa hak menerima kas dengan jumlah dan waktu yang sudah ditentukan, yang di koperasi syariah sebagian besar berarti piutang murabahah, dan juga piutang istishna dan ijarah.

Cara hitung: contoh dengan angka

Angka di bawah ini rekaan, mengikuti pola contoh ilustrasi dalam materi dengar pendapat IAI. Sebuah KSPPS memiliki piutang murabahah Rp11 miliar (neto setelah margin yang ditangguhkan) pada akhir 2026, terdiri dari 2.200 anggota kecil dan tiga anggota besar.

Langkah 1, penilaian kolektif dengan tingkat kerugian historis. Koperasi menghitung berapa persen piutang yang benar-benar hilang tiap tahun, dari catatan anggota yang gagal bayar, saldo saat gagal, dan pemulihan dari agunan, tanggung renteng, atau penjaminan.

CKPN kolektif = Rp10,5 miliar (piutang 2.200 anggota kecil) × 3,13% = sekitar Rp329 juta.

Langkah 2, penilaian individual untuk anggota besar. Satu dari tiga anggota besar menunggak. Saldo piutangnya Rp500 juta, dan dari penilaian agunan serta kemampuan bayar, kas yang masih bisa diharapkan Rp380 juta. Penurunan nilai = Rp500 juta − Rp380 juta = Rp120 juta. Dua anggota lain lancar, tidak ada bukti objektif, tidak dibentuk cadangan individual.

Langkah 3, jumlahkan. CKPN akhir 2026 = Rp329 juta + Rp120 juta = Rp449 juta.

Bila selama ini koperasi menyisihkan cadangan risiko dengan persentase tunggal, misalnya 1% dari saldo pembiayaan atau Rp110 juta, tambahan cadangan sekitar Rp339 juta pada penerapan pertama masuk ke saldo laba awal. Tidak memotong SHU tahun berjalan, tetapi tetap mengurangi ekuitas dan rasio permodalan yang dinilai pengawas. Lebih baik angka itu diketahui pengurus dan pengawas pada 2026, bukan ditemukan auditor pada 2027.

Perhitungan di atas sengaja sederhana. Yang membuatnya sah bukan rumusnya, melainkan jejaknya: daftar anggota gagal bayar per tahun, saldo saat gagal, pemulihan yang benar-benar diterima, dasar pengelompokan, dan siapa yang menyetujui parameternya.

Bedanya dengan BPRS

Dua hal yang membedakan koperasi dari BPRS dalam praktik. Pertama, koperasi tidak punya tabel persentase dari regulator yang bisa dijadikan patokan sementara seperti PPKA di BPRS, sehingga kebijakan dan data internal menjadi satu-satunya dasar. Kedua, mekanisme tanggung renteng dan simpanan wajib pembiayaan membuat tingkat pemulihan koperasi berbeda dari bank, dan itu harus tercatat agar tingkat kerugian historisnya tidak dilebih-lebihkan. Rincian sisi BPRS, termasuk cara selisih CKPN dan PPKA menggerus KPMM, ada di CKPN BPRS: dari PPKA ke PSAK 414.

Lima persiapan sepanjang 2026

1. Kebijakan CKPN tertulis. Batas saldo anggota yang dinilai individual, dasar pengelompokan kolektif (akad, cabang, lama tunggakan), sumber data, dan siapa yang menghitung, memeriksa, serta menyetujui. Disahkan pengurus, diketahui pengawas, dilaporkan di RAT.
2. Kumpulkan data kerugian tiga tahun terakhir. Anggota gagal bayar per tahun, saldo saat gagal, pemulihan dari agunan, tanggung renteng, dan penjaminan, serta hapus buku. Kalau catatannya tidak ada, mulai sekarang, supaya pada 2027 setidaknya ada satu dua tahun data sendiri. PSAK 414 membolehkan data kelompok sebaya; koperasi sekunder dan asosiasi bisa menyusunnya bersama.
3. Rapikan data pembiayaan per akad per anggota. Ini pekerjaan yang sama dengan penyesuaian data ODS untuk Satu Data Koperasi yang tenggatnya sekitar akhir 2026. Kerjakan sekali untuk dua keperluan.
4. Hitung paralel dua sampai empat periode. Bandingkan cadangan menurut kebijakan lama dengan hasil PSAK 414, lihat dampaknya ke saldo laba dan ekuitas, lalu bawa ke pengurus dan pengawas sebelum RAT 2027.
5. Tentukan alatnya. Lembar kerja yang terkendali, dengan parameter tersimpan per periode, bisa menjadi awal. Begitu cabang dan periode bertambah, perhitungan harus bisa diulang, diperiksa, dan dibandingkan antarversi, dan itu lebih aman di aplikasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Koperasi kecil tanpa data kerugian historis, bagaimana?

PSAK 414 membolehkan data kerugian historis kelompok sebaya bila data sendiri belum memadai. Namun itu jalan sementara. Catat gagal bayar dan pemulihan sejak sekarang, karena data sendiri selalu lebih mudah dipertanggungjawabkan kepada pengawas dan auditor.

Apakah cadangan risiko yang selama ini dibentuk sudah cukup?

Belum tentu. Persentase tunggal yang ditetapkan kebijakan memang sederhana, tetapi PSAK 414 meminta dasar data, pemisahan individual dan kolektif, dan pengungkapan asumsinya. Cara paling cepat mengetahuinya adalah menghitung paralel satu periode dengan contoh di atas.

Apakah tanggung renteng dan simpanan wajib pembiayaan mengurangi CKPN?

Secara tidak langsung. Keduanya mitigasi risiko yang diminta Permenkop 8/2023, dan pemulihan yang benar-benar diterima lewat mekanisme itu menurunkan kerugian neto, sehingga tingkat kerugian historis ikut turun. Syaratnya pemulihan itu dicatat per anggota, bukan hanya di kas.

Boleh menerapkan sebelum 2027?

Boleh. PSAK 414 membuka opsi penerapan dini. Manfaatnya, dampak transisi ke saldo laba bisa dikelola lebih awal dan koperasi punya waktu memperbaiki data sebelum angkanya diaudit.

Pengalaman kami

Kami membantu lembaga keuangan syariah merapikan proses dan data pembiayaan, menyusun kebijakan cadangan, dan menjalankan perhitungan paralel sebelum angkanya masuk laporan keuangan. Untuk BPRS, kami membangun SPC, aplikasi perhitungan PPKA dan CKPN dan menyediakan daftar periksa kesiapan CKPN BPRS, 27 butir dalam lima area. Untuk koperasi syariah dan BMT, hubungi kami lewat halaman kontak untuk diskusi awal 30 menit tanpa biaya tentang data dan kebijakan CKPN lembaga Anda.

Sumber

• IAI: Pengesahan PSAK 414 (29 April 2025)
• IAI: Materi dengar pendapat publik DE PSAK 414 (23 Januari 2025)
• IAI: Siaran pers Permenkop 2/2024, SAK yang disusun IAI wajib dipakai untuk laporan keuangan koperasi
• JDIH Kementerian Koperasi: Permenkop 2/2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi
• JDIH BPK: Permenkop UKM 8/2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
• peraturan.go.id: Permenkop 13/2025 tentang Satu Data Koperasi
• OJK: POJK 24/2024 tentang Kualitas Aset BPRS
• OJK: SEOJK 9/SEOJK.03/2015, PAPSI BPRS dan rancangan PAPSI BPRS baru (RPADK)